Pengertian demokrasi terpimpin merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah dijalankan di Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang membuat Indonesia menggunakan sistem pemerintahan ini pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
Bagaimana ciri atau karakteristik dari sistem demokrasi terpimpin? Apa saja dampak positif dan negatif dari berlangsungnya sistem pemerintahan ini? Simak langsung infomasi lebih lengkap tentang demokrasi terpimpin dengan membaca artikel di bawah ini!
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Pengertian demokrasi dijelaskan dalam KBBI. Demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana rakyat melalui wakilnya ikut serta memerintah. Demokrasi juga disebut sebagai sistem pemerintahan rakyat.
Sistem pemerintahan demokrasi sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Salah satu sistem pemerintahan demokrasi yang pernah digunakan oleh pemerintahan Indonesia saat dipimpin oleh Presiden Soekarno adalah demokrasi terpimpin. Apa yang dimaksud dengan sistem demokrasi terpimpin?
Pengertian demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Artinya, semua kebijakan atau keputusan berpusat pada presiden sebagai pemimpin negara.
Masa demokrasi terpimpin mulai terjadi setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Lebih tepatnya lagi, demokrasi terpimpin dijalankan sejak tahun 1959 hingga tahun 1966.
Latar Belakang Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Penggunaan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia tentu saja didasari oleh berbagai kondisi. Berikut ini latar belakang penggunaan sistem demokrasi terpimpin, yaitu:
1. Latar Belakang dari Segi Keamanan
Sebelum demokrasi terpimpin digunakan, sejak tahun 1950 Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu di dalam suatu negara. Namun, seiring berjalannya waktu masa demokrasi liberal di Indonesia menjadi tidak stabil.
Di berbagai daerah sering terjadi gerakan separatisme. Kondisi tersebut membuat keamanan di Indonesia menjadi tidak stabil.
2. Latar Belakang dari Segi Ekonomi
Selain dari segi keamanan, kondisi perekonomian Indonesia juga menjadi salah satu faktor pemicu digunakannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil bahkan terhambat karena sering dilakukan pergantian kabinet.
Kabinet yang terus berganti tentunya membuat berbagai program pembangunan nasional di berbagai bidang tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya, perekonomian juga terganggu dan terkena dampak negatif.
3. Latar Belakang dari Segi Politik
Sementara jika dilihat dari bidang politik, dewan konstituante yang telah dibentuk gagal menjalankan tugas utamanya yaitu menyusun UUD baru sebagai pengganti dari UUDS 1950. Pada akhirnya muncul pendapat untuk menggunakan kembali UUD 1945.
Setelah melalui musyawarah dan voting atau pemungutan suara, maka pada akhirnya Presiden Soekarno mengesahkan atau mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di dalamnya terdapat keputusan bahwa UUD 1945 kembali digunakan, sementara UUDS 1950 sudah tidak berlaku kembali.
Selain itu, terdapat juga keputusan pembentukan MPRS dan DPAS, sedangkan dewan konstituante pada akhirnya dibubarkan.
Ciri-ciri dari Demokrasi Terpimpin
Di dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin memiliki karakter atau ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai pembeda dengan jenis sistem demokrasi lainnya. Berikut ini ciri-ciri demokrasi terpimpin, yaitu:
1. Kekuasaan Presiden Sangat Besar Pengaruhnya
Kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Belau juga memiliki kekuasaan untuk mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan keinginannya.
2. Pemerintahan Menjadi Sentral atau Terpusat
Sistem pemerintahan dikuasai oleh pemerintah pusat. Rakyat pun menjadi kesulitan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat. Kondisi tersebut membuat kebijakan yang ada dapat memicu timbulnya banyak kekacauan.
3. Peranan Partai Politik Menjadi Terbatas
Ciri demokrasi terpimpin lainnya adalah terbatasnya peranan partai politik. Partai politik tidak dapat menyampaikan aspirasi rakyat secara bebas. Keberadaannya hanya menjadi pendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
4. Militer Memiliki Peranan dan Kekuatan Semakin Besar
Berbeda dengan partai politik, peranan militer di masa demokrasi terpimpin menjadi semakin besar dan kuat. Militer memiliki peran sebagai pertahanan negara dan pemerintahan. Namun, kekuatan militer yang terlalu besar ini malah menyebabkan kekacauan politik.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers sebagai salah satu media untuk menyampaikan aspirasi rakyat malah terbungkam dan tidak memiliki kebebasan. Pers bahkan sering mendapat ancaman pencekalan jika menyampaikan berita yang tidak mendukung pemerintahan.
6. Mulai Berkembangnya Paham Komunisme
Paham komunisme di Indonesia semakin berkembang saat berlangsungnya sistem demokrasi terpimpin. Perkembangannya dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menjalin hubungan baik dengan Presiden Soekarno.
7. Pelanggaran HAM
Pada masa demokrasi terpimpin sering terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat di berbagai daerah. Pelanggaran HAM ini terjadi ketika ada masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.
Dampak Positif dan Negatif Demokrasi Terpimpin
Berlangsungnya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia menyebabkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
Berikut ini beberapa dampak negatif dari diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, yaitu:
- Pelanggaran HAM lebih sering terjadi.
- Kebebasan Pers menjadi sangat terbatas.
- Rakyat kesulitan menyampaikan pendapat dan aspirasi.
- Penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
- Praktik KKN semakin sering terjadi.
- Ketidakstabilan perekonomian, sehingga terjadi inflasi.
Meskipun memiliki cukup banyak dampak negatif, demokrasi terpimpin juga memiliki dampak positif. Berikut ini beberapa dampak positif demokrasi terpimpin, yaitu:
- Indonesia terhindar dari disintegrasi bangsa.
- Indonesia terhindar dari krisis berkepanjangan.
- Kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diminimalisir.
Pengertian demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin langsung terpusat oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Sistem pemerintahan yang satu ini memiliki berbagai dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif bagi Indonesia.